BeritaYogya.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Kamis (20/3/2025) menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk mulai membongkar Departemen Pendidikan AS.
Mengutip The Guardian, langkah ini diyakini sebagai cara Trump menghindari perlunya persetujuan Kongres untuk membubarkan departemen tersebut secara resmi.
Dalam acara penandatanganan di Gedung Putih, Trump menyampaikan kritik atas meningkatnya anggaran Departemen Pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya tidak diikuti oleh peningkatan hasil ujian nasional. Ia menegaskan kembali komitmennya untuk mengembalikan wewenang pengelolaan pendidikan ke tingkat negara bagian.
“Kami akan mengambil semua jalur hukum yang ada untuk menutup departemen ini secepat mungkin. Departemen ini tidak membawa manfaat,” kata Trump.
Rencana pembubaran ini sudah menjadi isu yang diperkirakan sejak beberapa minggu terakhir. Trump bahkan menyatakan harapannya agar Linda McMahon menjadi Menteri Pendidikan terakhir dalam sejarah AS.
Saat ini, Departemen Pendidikan bertanggung jawab atas sejumlah program bantuan federal, seperti Title I yang mendukung siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, serta IDEA yang melindungi hak-hak anak berkebutuhan khusus. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua program itu tidak akan terdampak oleh kebijakan pembubaran ini. Meski demikian, belum ada kejelasan pemotongan anggaran mana yang akan dilakukan tanpa menyentuh program utama tersebut.
Sebelumnya, pemerintahan Trump telah memangkas hampir separuh tenaga kerja di Departemen Pendidikan, serta membatalkan berbagai hibah dan kontrak.
Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyebut kebijakan ini berbahaya karena akan merugikan jutaan pelajar, guru, serta sekolah umum—terutama mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Anggota DPR Maxwell Frost bahkan menyebut langkah Trump sebagai tindakan inkonstitusional karena tidak melibatkan persetujuan Kongres.
Namun, langkah ini justru mendapat dukungan dari kelompok konservatif yang sejak pandemi Covid-19 menunjukkan sikap antipati terhadap sekolah negeri. Beberapa anggota Partai Republik juga mendukung usulan agar dana federal dialihkan menjadi hibah tanpa persyaratan khusus, sehingga negara bagian bebas menentukan alokasi anggarannya, termasuk untuk siswa miskin dan disabilitas.
