BeritaYogya.com – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menegaskan bahwa menjaga kelancaran aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok memerlukan sinergi semua pihak. Hal ini disampaikan oleh Executive General Manager Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, menyusul kemacetan panjang yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator terminal. Alhamdulillah, saat ini kondisi lalu lintas dan operasional bongkar muat, khususnya di NPCT1, telah kembali berjalan normal,” ujar Adi pada Minggu (20/4/2025).
Adi menambahkan, seluruh terminal saat ini sudah kembali melayani proses bongkar muat peti kemas seperti biasa. Arus keluar-masuk kendaraan truk pengangkut barang juga terpantau lancar dari kedua arah, baik yang masuk ke pelabuhan maupun yang keluar.
Guna menjaga stabilitas arus kendaraan yang melintasi area pelabuhan, Pelindo terus menjalin kolaborasi erat dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, serta dukungan dari aparat kepolisian. Langkah ini dinilai penting agar kapasitas layanan tetap terjaga tanpa gangguan dari kemacetan atau penumpukan kendaraan.
Tak lupa, Adi menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang telah membantu normalisasi kondisi pelabuhan, termasuk KSOP, pihak kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Ia juga menyebut secara khusus peran Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Utara, yang telah ikut membantu pengaturan lalu lintas selama kondisi padat berlangsung.
Sementara itu, dari sisi asosiasi pelayaran, Sekretaris DPC INSA Jaya, Mohamad Erwin, turut menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap insiden kemacetan tersebut. Ia mendorong agar semua pihak berhenti saling menyalahkan dan segera fokus pada upaya perbaikan kolektif.
“Sudah saatnya kita duduk bersama. Ini bukan soal cari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencegah agar kejadian seperti ini tidak berulang,” ujar Erwin.
Menurutnya, masalah yang terjadi bukan hanya sebatas kemacetan sesaat, tapi mengancam stabilitas rantai pasok logistik nasional. Untuk itu, ia menyarankan pembentukan Forum Bersama Stakeholder Logistik sebagai wadah komunikasi dan perumusan solusi berkelanjutan.
Forum tersebut, lanjut Erwin, diharapkan melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pelindo, operator terminal, asosiasi truk dan forwarder, hingga pelaku pelayaran. Tujuannya tak lain agar koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif dan komprehensif.
