BeritaYogya.Com – Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk masa jabatan 2022-2027. Pelantikan yang didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah dilaksanakan pada Senin (10/10/2022) di Istana Negara, Jakarta.
Setelah melantik, Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa secara khusus kepemimpinan untuk periode 2022-2027 ini menitikberatkan pada dua hal, yakni masalah inflasi dan pangan. Seperti diketahui, keduanya menjadi isu internasional yang kini menerpa hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu, berangkat dari daerah, kedua isu itu harus segera ditangani dengan baik.
Tidak hanya di masa pandemi, persoalan pangan dan inflasi memang selalu menjadi momok bagi banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Dengan dilantiknya kembali Sri Sultan dan Sri Paduka, Presiden Jokowi berharap DIY mampu memberikan sumbangsih bagi ketersediaan pangan nasional.
“Saya mengharapkan setelah pelantikan ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat segera bisa bekerja kembali. Yang paling penting saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” tutur Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut pada periode 2022-2027, program kerjanya bersama Sri Paduka akan mengemban empat misi utama. “Kami ada empat misi yakni soal kemiskinan, ketimpangan wilayah, kecukupan pangan, dan juga lingkungan,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan pun mengatakan bahwa salah satu program yang secara berkesinambungan telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan pangan adalah skema kontrak dengan pemilik tanah. Pemda DIY pun telah memberikan laporan kepada Presiden, mengenai skema kontrak dengan petani seluas 35 ribu hektar untuk ditanami pangan, khususnya beras. Kontrak tersebut berdurasi selama 10 tahun yang kemudian dapat diperpanjang.
“Kalau sekiranya ada petani yang mau menjual tanahnya itu boleh, tapi Bapak/Ibu Bupati harus bisa mengganti (tanah yang akan dijual) dengan tanah yang lain. Misalnya 2 hektar keluar dari 35 ribu, sebelum transaksi jual-beli dilakukan, Bupati harus bisa mengganti sebesar 2 hektar yang lain. Jadi 35 ribu hektar itu tidak berkurang,” ungkap Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, skema yang telah dijalankan selama tujuh tahun tersebut membuat produksi beras yang dihasilkan DIY selalu surplus. “Kami hanya butuh setiap tahun 667 ribu ton. Tapi total produk kami sudah 980-an ribu ton. Jadi yang lain, biar petani menjual dengan harga yang baik, bebas,” tutur Ngarsa Dalem.
Selain itu, program prioritas pembangunan DIY yang tengah berjalan adalah peningkatan infrastruktur guna mendorong lebih berkembangnya pariwisata DIY, yakni pembangunan jalan tol. Dalam agenda kepemimpinannya lima tahun ke depan, Sri Sultan bersama Sri Paduka akan segera menyelesaikan program pembangunan jalan tol, khususnya rute Solo-Jogja.
“Jalan tol sekarang sudah berjalan lagi, dalam artian pembebasan (tanah). Karena yang terpenting dari proses pembangunan tol adalah pembebasan lahan. Namun sepertinya tidak mungkin seperti harapan pemerintah pusat yang ingin tahun 2024 sudah selesai karena sempat terhenti dua tahun. Hingga tahun 2024, diperkirakan baru sampai di perbatasan Jogja, dari arah Solo,” pungkas Ngarsa Dalem.
Sementara, mengenai pembangunan tol prioritas kedua akan diselesaikan setelah pembangunan prioritas pertama, yakni tol Solo-Jogja selesai. Tol prioritas kedua ialah jalan bebas hambatan yang akan dibangun dekat ringroad DIY ke arah Kulon Progo, kemudian ke Cilacap.
Saat pelantikan, hadir pula Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, istri Gubernur DIY GKR Hemas dan istri Wakil Gubernur DIY GKBRAyA Paku Alam. Turut hadir pula Ketua DPRD DIY Nuryadi, Anggota DPRD DIY, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, para Asisten Sekda DIY, serta perwakilan keluarga Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Perwakilan menteri kabinet Indonesia Maju dan perwakilan DPR RI juga tampak hadir di lokasi pelantikan.
