Peternak Babi di Plumutan Buka Suara soal Tuduhan Warga

4
Penampakan peternakan babi milik warga di RT 05, Padukuhan Plumutan, Kalurahan Mulyodadi, Bambanglipuro, Selasa (15/4/2025)
Penampakan peternakan babi milik warga di RT 05, Padukuhan Plumutan, Kalurahan Mulyodadi, Bambanglipuro, Selasa (15/4/2025)

BeritaYogya.com – Yohanes Nindarto, seorang peternak babi yang tinggal di RT 05, Padukuhan Plumutan, Kalurahan Mulyodadi, Bambanglipuro, akhirnya menyampaikan klarifikasi terkait protes warga atas peternakannya yang dianggap menimbulkan bau tak sedap. Yohanes menyatakan bahwa banyak tuduhan yang disampaikan tidak sesuai kenyataan dan ia meminta agar pemerintah serta perangkat wilayah bisa berlaku adil dan menjaga ketenangan lingkungan.

“Saya ini sudah lama diam, tapi karena tuduhan makin banyak dan tidak berdasar, saya merasa perlu bersuara,” ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Ia menegaskan bahwa usaha peternakan yang dijalankannya telah mengantongi izin resmi melalui sistem OSS (Online Single Submission). Menurut Yohanes, hal itu adalah tuntutan awal dari warga—agar usaha ternak memiliki izin. Dan kini, setelah semua prosedur dipenuhi, ia mempertanyakan mengapa keberadaan peternakannya tetap dipermasalahkan.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Yohanes menyebut telah mengurangi populasi ternak dari 150 menjadi sekitar 40 ekor, serta mempercepat proses penjualan untuk menghindari penumpukan ternak yang berpotensi menimbulkan bau.

“Saya tidak menutup mata. Saya juga lelah kalau kebanyakan. Tapi ini satu-satunya penghasilan keluarga saya,” ucapnya.

Sementara itu, Dukuh Plumutan, Cahyo Rahmat Romadlon, menjelaskan bahwa mediasi telah dilakukan berkali-kali, mulai dari tingkat RT, Kalurahan, hingga Kapanewon, tetapi belum membuahkan hasil. Menurut Cahyo, solusi terbaik adalah relokasi, agar kegiatan beternak tetap berjalan, namun tidak berada di tengah permukiman.

Polemik yang berlangsung hampir empat tahun ini dianggap sudah cukup lama tanpa kejelasan. Warga pun meminta pemerintah kabupaten, DLH, hingga kepolisian turun tangan. Jika tak juga ada solusi nyata, warga berencana membawa masalah ini ke Pemerintah Daerah DIY demi mencari jalan tengah yang adil.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini