BeritaYogya.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa penanganan banjir ke depan akan difokuskan pada rehabilitasi wilayah sempadan sungai sebagai bagian dari rencana jangka menengah. Menurutnya, saat ini penanganan telah beralih dari tahap darurat ke tahap teknis.
“Kita tidak lagi bicara soal bantuan logistik seperti sembako dan selimut, tapi sudah masuk ke fase pemulihan bencana,” ujarnya dalam keterangan pada Senin, 17 Maret 2025.
Pembahasan terkait program ini dilakukan dalam rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jawa Barat yang berlangsung di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada hari yang sama.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri PUPR Diana Kusmastuti, serta sejumlah kepala daerah seperti Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Dalam forum itu, dibicarakan rencana pembangunan tanggul di sepanjang sempadan sungai sebagai upaya utama penanganan banjir. Pembangunan tersebut akan dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dedi menyebutkan, dua hal penting yang sedang dipersiapkan adalah penetapan lokasi pembangunan dan sumber pembiayaan.
“Yang pertama adalah lokasi pembangunan tanggul yang harus segera disiapkan. Yang kedua adalah pembiayaan, karena berdasarkan perhitungan, angkanya cukup besar dan perlu kolaborasi,” terang Dedi.
Meski tidak menyebutkan nilai pasti anggaran yang dibutuhkan, Dedi berharap kerangka kerja lintas kementerian ini tidak hanya menanggulangi banjir, tetapi juga menjadi dorongan bagi peningkatan ketahanan pangan.
Hal itu karena perbaikan sungai berdampak langsung pada lahan pertanian, yang pada akhirnya berpengaruh pada produksi beras.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa penanganan banjir di wilayah Bekasi, Bogor, dan sekitarnya akan dilakukan dengan pendekatan jangka menengah. Upaya yang direncanakan meliputi penertiban sempadan sungai, revitalisasi irigasi, serta pembangunan tanggul dan bendungan.
“Semua upaya ini membutuhkan pengadaan lahan yang dimulai dengan penetapan lokasi (penlok). Penlok tersebut ditetapkan oleh kepala daerah,” ujar Nusron dalam keterangannya.
Ia juga menyampaikan bahwa para kepala daerah yang hadir dalam rapat telah menunjukkan komitmen untuk segera menetapkan lokasi.
Ditargetkan, pada Juni 2025 pembangunan tanggul, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur irigasi dan bendungan sudah dapat dimulai.
“Kita harapkan penetapan lokasi selesai pertengahan April, pengadaan tanah rampung di akhir Mei, dan pembangunan bisa mulai pada Juni,” tutup Nusron.
