BeritaYogya.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tengah menyusun rencana pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga Klaten yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Sritex. Sebagaimana diketahui, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu telah resmi menghentikan seluruh operasionalnya sejak 1 Maret 2025, menyusul putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang.
Tak hanya PT Sritex, tiga anak perusahaannya juga mengalami nasib serupa, yakni PT Bitratex Semarang, PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan PT Primayuda Boyolali. Total, PHK massal ini berdampak pada 10.665 pekerja.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten saat ini tengah melakukan pendataan terhadap eks buruh Sritex yang berasal dari wilayah Klaten. Data ini akan menjadi dasar untuk menyalurkan bantuan sosial.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi dari Komisi II DPR RI, melalui kunjungan kerja Mohammad Toha, bahwa akan ada solusi penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan akan tersedia kuota untuk 12 ribu buruh yang akan ditampung oleh sejumlah perusahaan di Wonogiri dan Semarang.
Meski ada gelombang PHK besar-besaran, Hamenang menyatakan kondisi di Klaten relatif kondusif. Ia memperkirakan, berita mengenai investor baru yang akan masuk memberi harapan bagi para eks buruh.
Lebih lanjut, Hamenang menyebutkan bahwa setelah data buruh asal Klaten terkumpul, bansos akan segera digulirkan. Bantuan ini rencananya bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR), Baznas, dan pihak-pihak lain. Bentuk bantuan yang dipertimbangkan adalah paket sembako, mengingat kebutuhan menjelang Hari Raya Lebaran.
“Untuk nominalnya masih dalam pembahasan, tapi harapannya bantuan ini bisa sedikit meringankan beban para eks buruh saat Lebaran nanti,” ujar Hamenang saat ditemui di Kantor Bupati Klaten, Rabu (12/3/2025).
Berdasarkan informasi dari Radarsolo.com, jumlah buruh PT Sritex asal Klaten yang terdata mencapai 1.691 orang per 10 Maret 2025. Meski demikian, Disperinaker Klaten masih akan berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Provinsi Jawa Tengah untuk validasi data lebih lanjut.
