BeritaYogya.com – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 9.400 desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga ekonomi sama sekali, seperti koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini menjadi salah satu pendorong utama bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di seluruh penjuru desa.
Pernyataan itu disampaikan Budi seusai menghadiri rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kopdes Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkeu Sri Mulyani, Wamen Pertanian Sudaryono, serta Mensesneg Prasetyo Hadi.
Selain desa tanpa lembaga ekonomi, Budi juga menyebut masih ada 27 ribu desa yang hanya memiliki koperasi tanpa BUMDes. Situasi ini dibahas secara mendalam dalam rapat pembentukan Satgas.
Menurut Budi, pemerintah menargetkan pembentukan 70 ribu Kopdes Merah Putih dalam enam bulan ke depan. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan sistem kelembagaannya. Presiden Prabowo bahkan akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat realisasi program ini.
Kopdes Merah Putih nantinya akan memiliki peran strategis dalam membantu pengadaan pupuk, penyerapan hasil panen seperti gabah, serta pengelolaan tempat penyimpanan hasil pertanian di tingkat desa. Tugas dan fungsi koperasi ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Satgas yang telah dibentuk.
Menteri Zulkifli Hasan menambahkan, koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi pangan yang selama ini terlalu panjang dan dikendalikan tengkulak. Dengan demikian, harga bahan pokok di tingkat masyarakat bisa ditekan dan kesejahteraan petani lebih terjamin.
Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas kabinet pada 3 Maret 2025 di Istana Merdeka. Rencana besar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan ekonomi desa secara sistemik dan berkelanjutan.
