BeritaYogya.com – Tantangan dalam mewujudkan program yang bermanfaat bagi masyarakat semakin besar, terutama dengan adanya efisiensi anggaran tahun 2025. Oleh karena itu, kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke DIY menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Pemda DIY dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan aplikatif.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Rabu (26/3/2025). Ia menegaskan bahwa sektor-sektor prioritas seperti agama, sosial, pemberdayaan perempuan, serta penanggulangan bencana membutuhkan perhatian khusus.
“Pemda DIY terus berupaya menghadirkan kebijakan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan fokus utama pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, kami juga memperkuat sistem penanggulangan bencana untuk mengatasi potensi kerentanan yang ada,” ujar Beny.
Ia berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan wawasan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Pemda DIY juga terbuka terhadap masukan konstruktif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami optimistis bahwa diskusi hari ini akan memberikan wawasan baru dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan konkret di lapangan. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut agar dapat menghasilkan solusi inovatif yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya di DIY,” lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut adalah melakukan kunjungan kerja ke daerah, yang rutin dilakukan di akhir masa sidang.
“Dalam kunjungan kali ini, tim kami dibagi menjadi tiga kelompok untuk mengunjungi tiga daerah, termasuk DIY. Kami siap menerima berbagai masukan agar program sosial dan pendidikan keagamaan semakin optimal di masa mendatang,” ujar Abdul Wahid.
Ia juga menambahkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan ibadah haji agar berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, timnya ingin mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan program sosial, kebencanaan, serta perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan pasca penyesuaian anggaran.
“Kami juga ingin mengetahui kesiapan embarkasi dan kendala yang mungkin dihadapi. Dalam aspek sosial, kami berupaya memastikan bahwa bantuan dan layanan sosial dapat tepat waktu dan tepat sasaran. Data yang kami himpun nantinya akan kami padukan dengan data pusat agar program kesejahteraan sosial dapat lebih terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.
