BeritaYogya.com – Pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 yang diselenggarakan pada Senin (2/10/2023), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mendapatkan manfaat dari pemeliharaan kesehatan dan perlindungan saat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan mereka.
Menurut Menko Muhadjir, masyarakat yang sehat adalah aset dasar dalam upaya membangun negara yang sejahtera, maju, dan kaya akan budaya. Hal ini diungkapkan oleh Menko Muhadjir melalui pernyataan resmi yang diterbitkan oleh InfoPublik pada Selasa (3/10/2023).
Pemerintah Indonesia telah memfokuskan perhatiannya pada memberikan perlindungan komprehensif kepada seluruh warganya, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu implementasinya adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program JKN ini bersifat wajib, yang berarti bahwa semua penduduk Indonesia harus menjadi peserta program ini, dengan tujuan membangun solidaritas antar peserta melalui prinsip gotong royong dalam menanggung beban biaya jaminan sosial.
Hingga bulan September 2023, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 263.070.741 peserta, atau setara dengan 94,71 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan terus bertambahnya jumlah peserta, Menko Muhadjir mendesak BPJS Kesehatan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan.
Menko Muhadjir juga mengajak para pemimpin fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat terpenuhi di seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Menurutnya, jika hal tersebut dapat tercapai, maka pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara akan menjadi kenyataan.
