BeritaYogya.com – Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga 12 Maret 2025, anggaran yang telah dicairkan untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 710,5 miliar. Dana ini disalurkan untuk lebih dari 2,05 juta penerima manfaat, yang masih jauh dari target ambisius Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa program MBG pada awalnya dialokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025. Dana tersebut ditujukan untuk menjangkau sekitar 7,9 juta orang, termasuk 15,5 juta anak sekolah, serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita.
Namun, Presiden Prabowo meminta agar target diperbesar dan dipercepat. Ia menetapkan sasaran baru sebanyak 82,9 juta penerima manfaat sepanjang 2025, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran hingga mencapai Rp 171 triliun.
Suahasil menambahkan bahwa program MBG telah menyasar berbagai kelompok, seperti siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, hingga anak berkebutuhan khusus dan ibu hamil. Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah ini demi memenuhi target yang telah ditetapkan.
Sejak awal, program ini merupakan salah satu janji utama Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024. Bahkan selama masa kampanye, tim Prabowo-Gibran memperkirakan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 450 triliun per tahun, dengan asumsi satu porsi makanan senilai Rp 15.000.
Setelah resmi menjabat pada Oktober 2024, Prabowo membentuk Badan Gizi Nasional untuk mengelola pelaksanaan program MBG, yang mulai dijalankan sejak 6 Januari 2025.
Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa beberapa pihak internasional tertarik mendukung program ini. Salah satunya adalah The Rockefeller Foundation dari AS, yang siap membantu pengembangan dan pengelolaan program. Menurut Luhut, kerja sama ini dapat membantu mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan di Indonesia.
Luhut juga menekankan bahwa anggaran bukan menjadi kendala utama dalam program ini. Justru, tantangan terbesar ada pada tata kelola dan eksekusinya di lapangan.
