BeritaYogya.Com – Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan talenta digital dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong dan mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera mengurus izin usaha dan beralih ke digital.
Berbagai program dilakukan agar UMKM dapat mengikuti perkembangan proses digitalisasi dan dapat segera naik kelas.
Berbagai program yang difasilitasi pemerintah antara lain: Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital dengan target masyarakat umum, Digital Talent Scholarship dengan target pekerja level teknisi dan profesional, dan Digital Leadership Academy dengan target praktisi tingkat pimpinan (sektor publik dan swasta).
Hal tersebut diungkapkan oleh Moeldoko di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas), di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 1 September 2022.
“Agar UMKM Indonesia bisa segera naik kelas,” ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 September 2022.
Moeldoko menyatakan, pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP No 7/2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu sampai ke hilir. Seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran dan juga kemitraan.
“Contohnya soal perizinan. pemerintah sudah berikan kemudahan untuk mengurus izin secara online lewat OSS RBA. Dan sampai saat ini, pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus, segera mengurus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya,” kata Moeldoko.
Dia memastikan, bahwa pemerintah sangat berpihak kepada UMKM. Sebab, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen.
UMKM di era digital ini diharapkan mampu menjadi Super Smart Society, yang menyeimbangkan layanan melalui teknologi yang mampu mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Hal ini dibutuhkan mengingat disrupsi digital masih belum mencapai puncaknya dan akan terus terjadi. Saat ini, sedang terjadi second wave disruption yang mendukung bisnis digital seperti Agri-tech dan Food-tech (digital farm vs local farm); Health-tech (digital consultation); Edu-tech (e-Learning); Interactive Experience and Games (media hiburan digital, data collecting); Digital Banking dan Fintech (peer to peer lending, equity crowdfunding).
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM, agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.
“Selama ini pemerintah sudah dorong KUR dengan jumlah besar. Tapi sayang serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar,” ucapnya Moeldoko.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Aspikmas) Kabupaten Banyumas, Pujiyanto mengungkapkan, Aspikmas merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas.
Saat ini, total anggota Aspikmas sebanyak 5 ribu lebih yang tersebar di 27 kecamatan, di Banyumas.
“Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sudah mendampingi dua puluh satu ribu UMKM untuk mendapatkan NIB,” jelas Pujiyanto.
“Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan permodalan bapak,” pungkasnya.
