BeritaYogya.com – Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengangkat isu kecilnya anggaran riset sebagai perhatian utama. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Ganjar menegaskan komitmennya untuk meningkatkan anggaran riset hingga 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
Dalam paparan visi dan misinya, Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya sering mendapatkan keluhan terkait minimnya biaya riset, khususnya di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyampaikan hal ini dalam acara yang diadakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia pada Rabu (8/11/2023).
Ganjar menyampaikan bahwa peneliti di BRIN menginginkan peningkatan biaya riset hingga mencapai 1% dari GDP. Menurutnya, banyak hasil riset dari Indonesia digunakan oleh negara lain karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Hal ini, menurutnya, tidak dapat berjalan tanpa kepastian hukum.
Ganjar juga menyoroti sektor energi baru terbarukan (EBT) sebagai salah satu yang membutuhkan anggaran riset dan berpotensi memberikan manfaat besar. Ia mengajak kampus, pelaku usaha, dan pemerintah untuk bersama-sama melakukan riset yang dapat diubah menjadi kebijakan publik.
Dalam konteks nasional, minimnya anggaran riset telah menjadi keluhan, termasuk dari DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan keprihatinannya terhadap anggaran riset nasional tahun 2023 yang hanya mencapai Rp2,2 triliun, dianggap sebagai anggaran terendah dalam sejarah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nasional.
Selain itu, terjadi kontraksi anggaran riset yang signifikan, dimana pada tahun 2017, anggaran riset mencapai Rp24,9 triliun atau 0,2% dari PDB. Saat ini, setelah peleburan 34 lembaga iptek menjadi BRIN, anggaran riset pemerintah terpusat di BRIN, dengan alokasi sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01% dari PDB pada tahun 2023.
Penting untuk dicatat bahwa sejak tahun 2022, pemerintah telah melebur 39 lembaga riset menjadi BRIN. Total anggaran BRIN untuk tahun 2023 mencapai Rp6,5 triliun, dimana sekitar 65% digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung, kendaraan, dan lain-lain. Sisanya, sebesar Rp2,2 triliun atau 35%, digunakan untuk kegiatan penelitian.
Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pengeluaran penelitian dan pengembangan di Indonesia selama 10 tahun terakhir hanya mencapai 0,22% dari PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti China (2,08%), Singapura (1,98%), dan Malaysia (1,15%).
