BeritaYogya.com – Pemerintah Pusat menargetkan pendirian 80.000 koperasi baru di seluruh Indonesia dalam waktu dekat. Menanggapi hal ini, anggota DPRD DIY, Raden Stevanus Christian Handoko menyatakan dukungannya terhadap upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, ia juga menekankan pentingnya strategi pengembangan yang tidak hanya fokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas dan pemanfaatan teknologi sejak awal.
“Target 80 ribu koperasi bisa menjadi perubahan besar dalam pembangunan ekonomi rakyat. Tapi harus disertai strategi yang menekankan kualitas kelembagaan dan penerapan teknologi,” ujar Stevanus pada Rabu (16/4/2025).
Sebagai tokoh yang konsisten mendorong transformasi digital di sektor publik dan UMKM, Stevanus mengingatkan bahwa koperasi jangan sampai hanya menjadi entitas administratif semata. Menurutnya, koperasi harus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari kebutuhan nyata anggotanya dan memberikan manfaat riil.
“Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Banyak koperasi dibentuk sekadar untuk memenuhi target program, tapi tidak aktif. Ini yang harus kita hindari. Koperasi harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, koperasi yang efektif adalah koperasi yang benar-benar hidup dan relevan dengan kondisi lokal. Harus dibangun dari, oleh, dan untuk anggota, serta berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi wilayah.
Sebagai seorang doktor di bidang teknologi informasi dan manajemen strategis, Stevanus menekankan bahwa koperasi masa kini harus beradaptasi dengan perkembangan digital. “Sudah bukan zamannya lagi koperasi mencatat secara manual, membuat laporan lambat, dan hanya mengandalkan rapat tahunan di atas kertas. Koperasi sekarang harus go digital—mulai dari sistem akuntansi digital, keanggotaan daring, hingga pemasaran produk di marketplace,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan platform digital koperasi nasional yang bisa diakses secara luas, dari Sabang hingga Merauke. Platform tersebut harus mencakup modul pelatihan daring serta sistem monitoring yang transparan dan terintegrasi.
Menurut Stevanus, koperasi tidak harus dibuat seragam. Justru pendekatan berbasis klaster tematik akan jauh lebih sesuai dengan potensi lokal yang beragam. “Kita bisa kembangkan koperasi pertanian desa di Kulon Progo, koperasi pariwisata di Gunungkidul, atau koperasi ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta. Semua punya potensi khas masing-masing yang perlu difasilitasi lewat kebijakan yang fleksibel namun terstruktur,” terangnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi antarsektor untuk mendukung tumbuhnya koperasi unggulan. Pemerintah daerah, komunitas lokal, dunia usaha, dan perguruan tinggi harus bersinergi.
“Perguruan tinggi bisa menjadi inkubator koperasi berbasis inovasi. Dunia usaha bisa menjadi mitra dalam akses pasar dan teknologi. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ekosistem kondusif,” lanjutnya.
Selain infrastruktur dan kolaborasi, aspek hukum juga menjadi perhatian. Stevanus menilai perlu adanya regulasi yang kuat dan jelas untuk menjadi payung hukum dalam pengembangan koperasi kerakyatan di berbagai daerah.
Di akhir pernyataannya, Stevanus menegaskan pentingnya literasi digital dan pendampingan jangka panjang sebagai pilar utama dalam pengembangan koperasi.
“Kita tidak bisa melepas koperasi begitu saja setelah didirikan. Harus ada pendampingan berkelanjutan. Yang lebih penting lagi, anggota koperasi harus paham digital. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal pola pikir baru dalam mengelola usaha bersama,” tutupnya.
