BeritaYogya.com – Laporan dari Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres pada Kamis (9/11/2023) mengindikasikan penurunan terus menerus dalam tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia.
Amalia menyampaikan bahwa 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah berhasil mencapai tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen. Beberapa provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan adalah Provinsi Sumatera Selatan di Pulau Sumatera, Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan, DI Yogyakarta di Pulau Jawa, Sulawesi Barat di Sulawesi, Provinsi Papua di Maluku dan Papua, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur di Bali dan Nusatenggara.
Amalia juga menjelaskan karakteristik rumah tangga miskin ekstrem, termasuk bahwa sekitar 11,26 persen dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, dengan rata-rata lama sekolah hanya 5,9 tahun. Lebih lanjut, sebanyak 70 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem memiliki pendidikan setara SD ke bawah, dan mayoritas (52 persen) berada di sektor pertanian.
Sementara itu, sekitar 12,68 persen rumah tangga miskin ekstrem masih tinggal di rumah dengan lantai tanah.
Laporan juga mencantumkan daftar Pemda Penerima Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023, yang mencakup sejumlah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal sebagai penghargaan kepada Pemda yang telah berkomitmen dan berhasil berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan penghargaan tersebut dan mendorong Pemda untuk memanfaatkannya untuk melanjutkan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan fokus pada program-program yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Ma’ruf berharap agar insentif tersebut dapat memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem dan mendukung target nol persen pada tahun 2024.
