BeritaYogya.com – Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin berperan penting dalam era digital, termasuk dalam sektor pemerintahan daerah. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Penerapan AI di pemerintahan daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari pengolahan data hingga otomatisasi layanan administrasi. Dengan teknologi ini, pemerintah dapat mengelola data dalam jumlah besar untuk menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis bukti.
Menurut Dr. Raden Stevanus Christian Handoko, S.Kom, M.M., anggota DPRD DIY yang memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di industri teknologi global, pemanfaatan AI merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.
“Teknologi AI mampu meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang administrasi publik, seperti pengelolaan dokumen, pemrosesan serta analisis data, hingga percepatan layanan perizinan,” jelas Stevanus.
Selain itu, AI juga dapat diterapkan dalam pengelolaan data kependudukan untuk mengidentifikasi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan sosial, sehingga distribusinya menjadi lebih tepat sasaran.
Dengan dukungan Big Data Analytics, AI dapat membantu pemerintah daerah dalam menganalisis tren sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Teknologi ini memungkinkan pemantauan pola konsumsi, mobilitas penduduk, hingga kebutuhan infrastruktur yang harus diprioritaskan.
“Melalui analisis data berbasis AI, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah, seperti dalam pengelolaan data sosial dan kependudukan, pemantauan tren wisata, analisis lalu lintas, transportasi publik, hingga perencanaan pembangunan fasilitas umum,” tambahnya.
Meski menawarkan banyak keuntungan, penerapan AI juga menghadapi tantangan, terutama dalam aspek keamanan data dan regulasi. Pemerintah daerah harus memastikan sistem AI yang digunakan mampu melindungi informasi pribadi masyarakat dari potensi penyalahgunaan.
“Diperlukan regulasi yang jelas agar AI dapat diimplementasikan dengan aman tanpa melanggar privasi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Stevanus menegaskan bahwa integrasi AI dalam pemerintahan daerah adalah langkah krusial menuju tata kelola yang lebih modern, efisien, dan berbasis data.
“Dengan regulasi yang tepat, AI dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 5.0 serta meningkatkan kualitas layanan publik,” tutupnya.
