BeritaYogya.com – Ratusan massa yang mendukung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimmin Iskandar (AMIN), dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, DIY, pada Jumat (1/3). Mereka menyuarakan protes terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 dan mendesak agar DPR menggelar hak angket.
Massa terlihat mulai bergerak sekitar pukul 13.30 WIB, membentuk lingkaran di sekitar mobil komando yang memajang spanduk bertuliskan ‘JOGJA MENGGUGAT – Melawan Pemilu Curang dan Mendesak Hak Angket DPR’. Aksi ini juga menampilkan spanduk lain dengan tulisan ‘Kartu Merah untuk Presiden, Mahkamah Konstitusi, KPU’, dan spanduk besar ‘PETISI RAKYAT JOGJA DUKUNG HAK ANGKET PELANGGARAN PEMILU’ di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949.
Orator dari atas mobil komando menyampaikan aspirasi mereka, menyatakan bahwa mereka sebagai masyarakat nasionalis dan religius menentang praktik suara kotor, pikiran kotor, dan nepotisme. Mereka mendukung hak angket dan menolak politik curang, seruan yang disuarakan dengan yel-yel “teriak merdeka!”
Dalam aksinya, massa juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk beras yang mereka kaitkan dengan program bantuan sosial (bansos) yang diduga bermotif elektoral.
Koordinator aksi, Bayu Malam, membantah bahwa unjuk rasa ini hanya diinisiasi oleh pendukung paslon Pilpres 2024 nomor urut 1 dan 3. Ia mengklaim bahwa aksi ini melibatkan seluruh elemen masyarakat yang menjadi saksi kecurangan pemilu, termasuk pelajar, pedagang, dan anggota Kelompok Paguyuban Masyarakat Penegak Demokrasi Jogja bersama Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR).
Bayu menegaskan bahwa tuntutan utama aksi ini adalah agar hak angket dapat digulirkan oleh partai politik pendukung paslon 01 dan 03 di parlemen. Mereka meyakini hal ini dapat mengungkap kecurangan dalam pemilu, termasuk penyalahgunaan bansos dan isu lainnya yang muncul selama Pilpres 2024. Bayu juga berkomitmen untuk terus berunjuk rasa selama rezim berkuasa masih dianggap melanggar prinsip demokrasi.
