BeritaYogya.com – Kemacetan parah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok kembali menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satu yang angkat bicara adalah Aliansi Jakarta Utara Menggugat (AJUM), yang menilai persoalan ini tidak bisa dilihat secara terpisah dan memerlukan penanganan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan.
Menurut perwakilan AJUM, Anung Mhd, kondisi Jakarta Utara saat ini tidak hanya sekadar soal lalu lintas yang padat, tetapi juga mencakup tingginya angka kecelakaan, pencemaran udara, dan masalah penataan lingkungan kawasan pelabuhan yang belum optimal.
“Permasalahan di Jakarta Utara sangatlah kompleks. Kemacetan hanya satu bagian dari masalah yang lebih besar,” ujar Anung pada Minggu, 20 April 2025.
Anung menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan di kawasan pelabuhan harus melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dan peran di wilayah tersebut. Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah kota maupun pihak Pelindo, termasuk permintaan penambahan buffer zone atau zona penyangga untuk menampung antrean kendaraan logistik.
“Buffer zone yang ada saat ini belum mencukupi. Kami mengusulkan adanya buffer tambahan di sisi timur pelabuhan, khususnya untuk mendukung operasional JICT, TPK Koja, dan NPCT 1,” jelasnya.
Selain itu, AJUM juga menyoroti pool truk dan depo peti kemas yang beroperasi di luar kawasan pelabuhan namun tidak tertib dalam tata kelola. Hal ini, menurut Anung, memperparah kemacetan karena banyak kendaraan berat parkir sembarangan, bahkan memasuki area permukiman warga, menimbulkan gangguan bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Lebih lanjut, Anung menyebut bahwa meski aturan tentang pembatasan jam operasional truk telah diberlakukan sejak tahun 2019, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata ideal. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kota Jakarta Utara terhadap praktik operasional depo dan pool truk yang tidak sesuai aturan.
“Sudah saatnya semua pihak duduk bersama. Pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, operator logistik, dan masyarakat harus bersinergi. Kami dari AJUM siap berpartisipasi aktif demi menciptakan penataan wilayah Jakarta Utara yang lebih tertib, aman, dan manusiawi,” tutupnya.
