Massa Tuntut UGM Klarifikasi Ijazah Presiden ke-7 RI

2
Pada Selasa pagi, 15 April 2025, ratusan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta.
Pada Selasa pagi, 15 April 2025, ratusan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta.

BeritaYogya.com – Pada Selasa pagi, 15 April 2025, ratusan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta. Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terbuka mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat.

Sejak pukul 07.45 WIB, massa—yang sebagian besar adalah ibu-ibu—telah memadati depan Ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Mereka membawa spanduk dan melakukan orasi damai, menuntut kejelasan dari pihak kampus mengenai status akademik Presiden ketujuh RI itu. Perwakilan TPUA pun diterima dalam audiensi bersama jajaran pimpinan UGM.

Dalam pertemuan tersebut, hadir tiga tokoh TPUA yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa. Mereka berdiskusi langsung dengan Wakil Rektor UGM bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, serta pejabat kampus lainnya, termasuk Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta dan Ketua Senat Fakultas San Afri Awang.

Menanggapi hal tersebut, pihak UGM menyampaikan bahwa Joko Widodo memang tercatat sebagai alumnus Fakultas Kehutanan, masuk pada tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada 5 November 1985.

Namun, UGM juga menekankan bahwa sebagai institusi pendidikan, mereka tunduk pada aturan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Dokumen akademik seperti ijazah hanya dapat ditampilkan apabila diminta oleh aparat penegak hukum secara resmi.

Di sisi lain, perwakilan TPUA, Syukri Fadholi, tetap meminta agar ijazah asli Presiden dapat diperlihatkan untuk mengakhiri polemik yang berlarut-larut. “Kalau memang ada ijazahnya, serahkan. Saya yakin kalau itu dibuka, masalah akan selesai,” katanya.

Aksi ini berlangsung dengan tertib dan tidak mengganggu aktivitas akademik. Usai audiensi, massa TPUA melanjutkan aksi simbolik di kawasan Boulevard UGM, menyerukan pentingnya transparansi dokumen pejabat negara. Meski isu ini telah lama mencuat, publik masih menanti kepastian hukum dari instansi berwenang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini